SURAT / DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN DALAM MENDIRIKAN SUATU PERUSAHAAN

Berikut ini adalah daftar dokumen – dokumen yang dibutuhkan dalam mendirikan suatu perusahaan :

  • Surat Izin Usaha Perdagangan

    seperti yang kita kenal dengan singkatan SIUP yaitu surat izin untuk bisa melaksanakan usaha perdagangan. SIUP wajib dimiliki oleh orang atau badan yang memiliki usaha perdagangan. Surat Izin Usaha Perdaganganini berfungsi sebagai alat atau bukti pengesahan dari usaha perdagangan yang Anda lakukan.
    Surat Izin Usaha Perdagangan di keluarkan oleh pemerintah daerah dan dibutuhkan oleh pelaku usaha perseorangan maupun pelaku usaha yang telah berbadan hukum. Surat Izin Usaha Perdagangan tidak hanya di butuhkan oleh usaha berskala besar saja melainkan juga usaha kecil dan menengah agar usaha yang dilakukan mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari pihak pemerintah. Hal ini untuk menghindari terjadi masalah yang dapat mengganggu perkembangan usaha di kemudian hari.

    Berikut tahapan dan persyaratan untuk mendapatkan SIUP :

    1. Pemilik atau pelaku usaha mengurus sendiri atau melalui kuasa yang dikuasakan ke kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat untuk mengurus perizinan.

    2. Mengambil formulir pendaftaran, mengisi formulir SIUP / PDP bermaterai Rp 6.000 yang ditandatangani oleh pemilik usaha. Kemudian formulir yang sudah diisi kemudian di fotocopy sebanyak dua rangkap, yang dilengkapi dengan syarat – syarat berikut :

    1. Fotocopy akte pendirian usaha  atau badan hukum sebanyak 3 lembar
    2. Fotocopy KTP ( Kartu Tanda Penduduk ) sebanyak 3 lembar
    3. Fotocopy NPWP ( No Pokok Wajib Pajak ) sebanyak 3 lembar
    4. Fotocopy ijin gangguan atau HO sebanyak 3 lembar
    5. Neraca perusahaan sebanyak 3 lembar
    6. Gambar denah lokasi tempat usaha

    3. Untuk biaya pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan ditentukan oleh masing masing daerah melalui peraturan daerah masing – masing. Karena itu di tiap daerah tarif yang di tentukan berbeda – beda.

    siup

  • Surat Ijin Tempat Usaha

    adalah surat untuk memperoleh ijin sebuah usaha di sebuah lokasi usaha dengan maksud agar tidak menimbulkan gangguan atau kerugian kepada pihak-pihak tertentu. Surat ini juga mempunyai dasar hukumnya yaitu berdasarkan peraturan daerah dari domisili perusahaan yang bersangkutan. Dasar hukum kepemilikan SITU diatur dalam peraturan daerah di tiap pemerintah daerah.Persyaratan pengurusan Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

    • Salinan akta pendirian badan usaha yang sudah dilegalisasi oleh pengadilan negeri.
    • Salinan para pengurus atau pendiri badan usaha.
    • Salinan IMB bangunan yang ditempati untuk berusaha.
    • Surat keterangan sewa/kontrak rumah atau bangunan jika bangunan bukan milik sendiri atau sewa dari pihak lain.
    • Salinan bukti kepemilikan tanah dan bangunan yang akan digunakan sebagai tempat usaha (sertifikat, letter C, atau surat keterangan dari desa).
    • Mengurus Surat-Surat Perizinan
    • Denah atau peta tempat usaha yang disahkan atau diketahui pejabat kelurahan atau kecamatan.

    Prosedur Perizinan Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

    • Mengajukan permohonan izin tempat usaha kepada camat atau bupati dengan melampirkan semua persyaratan administratif yang diperlukan.
    • Apabila di kecamatan atau kabupaten terdapat Kantor Pelayanan Perizinan Satu Atap, surat permohonan bisa ditujukan kepada camat atau bupati melalui Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Satu Atap.
    • Selanjutnya petugas dari pemerintah akan memeriksa tempat usaha kita untuk mencocokkan semua data dengan kondisi yang ada di lapangan. Jika ada ketidakcocokan atau kurang sesuai, petugas akan memberikan pengarahan.
    • Apabila semua persyaratan sudah sesuai, selanjutnya pemohon membayar retribusi kepada pemerintah yang dalam waktu sekitar 14 (empat belas) hari kerja, SITU akan diterbitkan.situ
  • NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

    NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai tanda pengenal diri atau identitas dari Wajib Pajak pada administrasi perpajakan yang diberikan oleh kantor pelayanan pajak sesuai dengan domisili Wajib Pajak. Adapun fungsi NPWP adalah :

    •  Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan
    •  Sebagai tanda pengenal diri dan identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan
    •  Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan
    •  Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan

    Untuk mengurus NPWP dibutuhkan dokumen – dokumen sebagai berikut :

    • Bagi Wajib Pajak orang pribadi usahawan :
    1. Fotocopy KTP untuk WNI
    2. Fotocopy Passport dan Surat Keterangan Tempat Tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi WNA
    3. Surat Keterangan Tempat Kegiatan Usaha atau Pekerjaan Bebas dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa
    4. Fotocopy Akta Pendirian dan Perubahan terakhir / Surat Keterangan dari kantor pusat bagi BUT
    5. Fotocopy KTP dari pengurus aktif (jika WNI)
    6. Fotocopy Passport dan Surat Keterangan Tempat Tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa dari pengurus aktif (jika WNA)
    7. Surat Keterangan Tempat Kegiatan Usaha dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa
    • Bagi Wajib Pajak badan usaha :
    1. Fotocopy Akta Pendirian dan Perubahan terakhir / Surat Keterangan dari kantor pusat bagi BUT
    2. Fotocopy KTP dari pengurus aktif (jika WNI)
    3. Fotocopy Passport dan Surat Keterangan Tempat Tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa dari pengurus aktif (jika WNA)
    4. Surat Keterangan Tempat Kegiatan Usaha dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa

    npwp

    NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) terdiri dari  15  digit dengan penjelasan sebagai berikut :

    • Dua digit pertama menunjukkan jenis wajib pajak,antara lain :
    1. kode  01, 02, 21, 31 adalah menunjukan Wajib Pajak Badan
    2. kode  00, 20   adalah menunjukan Wajib Pajak Bendahara
    3. kode 04, 05, 06, 07, 08, 24, 25, 26, 31, 34 , 35, 36, 47, 48,49, 57, 58, 67, 67, 77, 78, 79, 87, 88, 89, 97  adalah menunjukan Wajib Pajak Orang Pribadi
    • Tujuh digit selanjutnya  menunjukkan nomor tertentu yang dikeluarkan oleh kantor pajak
    • Tiga digit selanjutnya menunjukan kode Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar, contoh kode 521 untuk KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Purwokerto
    • Tiga digit berikutnya menunjukan kode cabang contoh 001 berarti cabang pertama, 000 berarti sebagai wajib pajak pusat

    Contoh : 01.  123. 456. 7 -521.000

    Artinya : Wajib Pajak Badan  pusat di KPP Pratama Purwokerto

  • TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

    TDP merupakan daftar catatan resmi sebagai bukti bahwa perusahaan / badan usaha telah melakukan wajib daftar perusahaan sesuai dengan ketentuan UU No. 3 Th 1982 tentang wajib daftar. Bedasarkan pasal 38 KUHD (Kitab Undang – Undang Hukum Dagang), akta pendirian perusahaan yang memuat anggaran dasar yang sudah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, harus didaftarkan di Panitera Pengadilan Negara sesuai dengan domisili perusahaan, kemudian diumumkan melalui Berita Negara. Dokumen yang dibutuhkan dalam pengurusan TDP adalah :

    • Untuk PT (Perseroan Terbatas), CV (Persekutuan Komanditer), Fa (Firma) dan Koperasi :
    1. Formulir diisi lengkap
    2. Fotocopy akta pendirian perusahaan
    3. Fotocopy pengesahan akta dari Pengadilan Negeri setempat (PT tidak perlu)
    4. Asli dan fotocopy pengesahan akta pendirian (CV, Firma dan Koperasi tidak perlu)
    5. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan
    6. Fotocopy SITU
    7. Fotocopy NPWP
    8. Fotocopy SIUP
    9. Fotocopy KTP
    10. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan
    11. Fotocopy KTP penanggung jawab Koperasi
    12. Bukti setor biaya administrasi
    13. Fotocopy Passport jika pemilik WNA
    • Untuk PO (Perusahaan Perorangan)
    1. Formulir diisi lengkap
    2. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan
    3. Fotocopy SIUP
    4. Fotocopy KTP penanggung jawab
    5. Fotocopy NPWP
    6. Fotocopy SITU

    PROSEDUR PERMOHONAN TDP :

    1. Bagi permohonan TDP badan usaha KOPERASI maka badan usaha/perusahaan harus terlebih dahulu mendapatkan Pengesahan Akta Pendirian/Perubahan dari Instansi Terkait.
    2. Bagi permohonan TDP badan usaha/perusahaan PT-PMA, PT Non PMA, dan Yayasan maka badan usaha/perusahaan harus  terlebih dahulu mendapatkan Pengesahan Akta Pendirian/Perubahan dari Menteri Kehakiman & HAM RI, atau persetujuan dan atau setelah tanggal penerimaan laporan.
    3. Bagi permohonan badan usaha/perusahaan CV atau perusahan perorangan maka badan usaha/perusahaan harus terlebih dahulu didaftarkan kepengadilan negeri setempat sesuai dengan Domisili Perusahaan.
    4. Perusahaan mengambil formulir, mengisi, menandangani permohonan dan mengajukan permohonan TDP pada Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota/Kabupaten cq. Kantor Pendaftaran Perusahaan, sesuai domisili perusahaan.
    5. Petugas dari Kantor Pendaftaran Perusahaan akan memeriksa dan meneliti, jika memenuhi syarat WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN, maka sertifikat TANDA DAFTAR PERUSAHAAN akan dikeluarkan.tdp

SUMBER :

http://www.ukmkecil.com/izin-usaha-perdagangan/izin-usaha-perdagangan-siup
http://arifwirano17.blogspot.co.id/2012/08/tugas-kewirausahaan_26.html
http://www.wibowopajak.com/2012/02/pengertian-npwp-nomor-pokok-wajib-pajak.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s